Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 5 TAHUN 1999 (5/1999)
Tanggal: 8 JANUARI 1999 (JAKARTA)
Tentang: PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.
Pasal 1
Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan concerning the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
*34984 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 6
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
UMUM
Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
*34985 Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.
Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :
1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.
Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian *34986 kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
*34987 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 14
Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha *34988 tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
Pasal 15
Ayat (1) Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Huruf c Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19
Huruf a Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non- ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari *34989 seharusnya.
Pasal 22
Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Pasal 26
Huruf a Cukup jelas Huruf b Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran. Huruf c Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1) Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas *34990 Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
Pasal 32
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan. Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi : 1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan; 2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi; 3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; 4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.
Pasal 33
Huruf a Cukup jelas *34991 Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. Huruf e Cukup jelas Huruf f Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.
Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi. Ayat (3) Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu. Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 35
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas
Pasal 36
Hurtuf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik *34992 sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas
Pasal 37
Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.
Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau *34993 tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.
Pasal 42
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi. Ayat (4) Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.
Pasal 44
Ayat (1) 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
*34994 Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. Huruf c Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Huruf g Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 49
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Pasal 50
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil *34995 adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Huruf i Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817
---------------------------
CATATAN
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");
Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples;
Intending to create favourable conditions for investments by investors or either Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and
Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such Investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries;
Have agreed as follows:
ARTICLE I DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
*34996 1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory or the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively:
a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, and guarantees and any other similar rights;
b. rights derived from shares, stocks, bonds or any other form of participation in companies or joint venture in the territory of the other Contracting Party;
c. claims to money or to any performance having a financial value;
d. intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how;
e. business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, extract, or exploit natural resources.
2. The term "investor" means a national of one Contracting Party who has made an investment in the territory of the other Contracting Party in accordance with the present Agreement.
The term "national" shall comprise with regard to either Contracting Party:
(i) natural persons having the nationality of that Contracting Party;
(ii) legal persons constituted under the law of that Contracting Party;
3. The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required by international financial practices.
4. The term "Territory" shall mean:
In respect of the Republic or Indonesia: All land territory comprising the Republic of Indonesia, the territorial sea, archipelagic waters, its seabed and subsoil, and airspace above.
In respect of the Hashemite Kingdom of Jordan: The territory of the Hashemite Kingdom of Jordan as defined in its laws and accepted by the International Law.
ARTICLE II PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
*34997 1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.
2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE III MOST FAVOURED NATION PROVISIONS
1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors.
2. More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of investors or any third state.
3. If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third state by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim, or future agreements leading to such unions of institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
ARTICLE IV EXPROPRIATION
Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions:
(a) the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under process of law;
(b) the measures are non discriminatory;
(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure oœ dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be mutually agreed between the *34998 Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in freely usable currencies from the Contracting Party;
ARTICLE V COMPENSATION FOR LOSSES
1. Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, with respect to restitutions, indemnification, a compensation or any other settlement.
2. The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third state, whichever is more favourable to the investors concerned.
ARTICLE VI TRANSFER
1. Each Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws and regulations in respect to investments made by investors of the other Contracting Party in the territory of the former Contracting Party the free transfer of the payments without delay in freely convertible currency relating to these investments, particularly of:
a. gains, profits, interests, dividends and other current income;
b. funds necessary (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi fabricated or finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c. the capital and additional sums necessary for the maintenance and development of the investment;
d. fund in repayment of loans;
e. royalties or fees;
f. earnings of natural persons one Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party;
g. the proceeds of sale, total or partial liquidation of the investment;
h. compensation for losses;
*34999 i. compensation for expropriation.
2. Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.
ARTICLE VII SUBROGATION
If the investments of an investor of one Contracting Party are insured against noncommercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN ONE CONTRACTING PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER CONTRACTING PARTY
1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the former, shall be settled amicably through consultations and negotiations.
2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written notification, submitted by either party seeking amicable settlement, the dispute shall, at the request of the investor concerned, be submitted either to the judicial authorities provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation.
3. Each Contracting Party hereby consents to submit any dispute arising between that Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning man investment of that investor in the territory of the former Contracting Party to the International Center for Settlement of Investment Disputes for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington, D.C, on 18 March 1965.
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
2. If a dispute between the Contracting Parties thus cannot be settled within six months from notification of a dispute, it shall upon the request of either *35000 Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal, consisting of three members. Each Contracting Party appoints one member of the tribunal, who then select a Chairman, who is a citizen of a third State, which has diplomatic relations with both Contracting Parties.
3. If one of the Contracting Parties does not appoint its arbitrator and does not agree with the invitation of other Contracting Party to make necessary appointment during two months, the latter may invite the President of International Court of Justice to make any necessary appointments.
4. If two appointed arbitrators do not reach agreement, concerning the appointment of the Chairman, any Contracting Party may apply to the President of the International Court of Justice to make necessary appointments.
5. If in cases, indicated in paragraphs 3 and 4 of the present Article, the President of International Court of Justice can not exercise these functions or if he is a national of one of the Contracting Parties, the Deputy President shall make all necessary appointments, and if he can not make these appointments, next by seniority member of International Court, who is not a citizen of any Contracting Parties shall make all appointments.
6. The tribunal shall reach its decisions considering respect to laws. On any stage of making a decision, the tribunal may propose to reach an agreement by friendly way. Previous provisions shall not create obstacles to such settlement of a dispute.
7. The tribunal shall determine its own rules of proceedings, not violating other Contracting Parties. The tribunal reaches its decisions by majority of votes.
8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of tribunal, according to their part in arbitral proceedings. The cost or Chairman and other expenses shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may determine more higher part in covering expenses for one or the Contracting Parties, and its decision shall be binding for each Contracting Party.
9. Decisions of the Tribunal shall be final and binding for Contracting Parties.
ARTICLE X SCOPE OF APPLICATION
This Agreement shall apply to investments by investors of Hashemite Kingdom of Jordan in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it, and to *35001 investment by investors of the Republic of Indonesia in the territory of Hashemite Kingdom of Jordan which have been granted admission in accordance with its laws on investment and any law amending for replacing it.
ARTICLE XI APPLICATION OF OTHER PROVISIONS
If the provisions or law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.
ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT
1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. The present Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
2. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Article I to XII shall remain in force for a further period of ten years from the date of termination of this present Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate in Amman on November 12th, 1996 in English language.
For The Government of The Republic of Indonesia
For The Government of The Hashemite Kingdom of Jordan
*35002 Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999